Dunia hari ini tidak sedang baik-baik saja, atau lebih tepatnya, sedang bersiap berganti baju sejarah. Genosida yang berlangsung di Jalur Gaza sejak akhir 2023 bukan sekadar tragedi kemanusiaan lokal; ia adalah titik balik (inflection point) yang menelanjangi retorika usang peradaban Barat modern. Di saat yang sama, ketegangan regional antara Iran dan Israel, serta perang dingin geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok, menegaskan satu hal: tatanan dunia unipolar yang dipimpin Washington sedang berada di ruang tunggu keruntuhannya.
Mantan Direktur stasiun TV Al Jazeera, Wadah Khanfar, baru-baru ini dalam Al Sharq Youth Podcast pada 9 Juli 2026 memberikan peringatan keras. Beliau melihat adanya retakan besar dalam arsitektur kekuasaan global. Bagi publik dunia Islam, fenomena ini bukanlah kejutan tanpa pola. Jauh sebelum sosiolog Barat merumuskan Thucydides Trap—kondisi ketika kekuatan lama (AS) merasa terancam oleh kebangkitan kekuatan baru (Tiongkok)—Al-Qur’an telah menetapkan hukum besi sejarah yang absolut: ‘Sunnatullah at-Tadawul’ (hukum pergiliran peradaban). “…Dan masa-masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran)…” (QS. Ali ‘Imran: 140)
Ilusi Moralitas Barat dan Jebakan Sun Tzu
Selama hampir satu abad, Barat mendikte dunia melalui instrumen ganda: superioritas militer-ekonomi (hard power) dan narasi moral universal seperti HAM, demokrasi, dan hukum internasional (soft power). Namun, pembiaran—bahkan dukungan mutlak—AS dan sebagian Eropa terhadap kebrutalan Israel di Gaza telah meruntuhkan tiang moral tersebut. Barat hari ini kembali ke watak aslinya di era kolonial: peradaban yang mempertahankan dominasi lewat unjuk kekuatan dan standar ganda yang vulgar.
Di panggung global yang lebih luas, AS yang panik mulai terjebak dalam perilaku agresif demi mempertahankan hegemoninya. Mereka menggunakan sanksi sepihak dan ancaman militer. Sebaliknya, Tiongkok bermain dengan filosofi “Kesabaran Strategis” ala Sun Tzu: memenangkan pertempuran tanpa harus menembakkan peluru utama.
Pelemahan dominasi ini bukan sekadar narasi, melainkan kalkulasi matematis yang riil:
- Dedolarisasi Nyata: Berdasarkan data IMF, pangsa dolar AS dalam cadangan devisa global telah turun dari sekitar 71% pada tahun 1999 menjadi di bawah 58% belakangan ini. Sistem pembayaran alternatif non-SWIFT dan penggunaan Yuan atau mata uang lokal dalam transaksi minyak (seperti petroyuan) perlahan menggerogoti senjata ekonomi paling mematikan milik Washington.
- Monopoli Keamanan yang Retak: Strategi Israel untuk memonopoli daya tangkal (deterrence) di Timur Tengah kini menghadapi jalan buntu. Langkah agresif Tel Aviv justru memicu kesadaran baru di negara-negara tetangga, termasuk Turki, bahwa ambisi eksistensial Israel adalah ancaman langsung bagi keamanan nasional kolektif, bukan lagi sekadar urusan domestik Palestina.
Mengapa Dunia Islam Menjadi “Konsumen Sejarah”?
Di tengah turbulensi ini, di mana posisi dunia Islam? Realitasnya ironis. Negara-negara Arab dan Muslim secara agregat menghabiskan ratusan miliar dolar setiap tahun untuk anggaran pertahanan. Namun, mereka tetap menjadi konsumen sejarah, bukan produsen. Mereka membeli senjata dari Barat, yang kuncinya dipegang oleh produsen, lalu menggunakan senjata tersebut untuk saling mengancam di bawah sekat-sekat nasionalisme sempit (negara-bangsa).
Ini adalah gejala yang pernah dibedah oleh Ibnu Khaldun dalam ‘Muqaddimah’-nya mengenai pudarnya ‘ashabiyah’ (solidaritas sosial-politik) dan munculnya fase kejenuhan kekuasaan, di mana sebuah bangsa kehilangan kemandirian berpikir dan mentalitasnya takluk pada kekuatan asing. Kita terjebak menjadi bidak catur dalam pertarungan negara adidaya, alih-alih menjadi pemain yang mengendalikan papan permainan.
Membentuk “Kutub Ketiga”: Integrasi Pan-Islamisme Pasca-Nasionalisme
Solusi yang ditawarkan Wadah Khanfar sangat pragmatis dan mendesak: dunia Islam harus berani menginisiasi pembentukan Kutub Ketiga (Poros Geopolitik Baru).
Ini bukan seruan romantis untuk meleburkan semua negara Muslim ke dalam satu kekhalifahan imajiner dalam semalam. Ini adalah cetak biru integrasi strategis yang meniru kesuksesan taktis Uni Eropa. Batas negara dan kedaulatan tetap dihormati, namun pertahanan, ketahanan pangan, teknologi, dan kebijakan luar negeri disinergikan dalam satu meja.
Poros ini memiliki peluang keberhasilan yang sangat tinggi secara saintifik jika dipelopori oleh kuartet negara kunci yang memiliki keunggulan komparatif berbeda:
- Turkiye: Jembatan geopolitik Euro-Asia, basis industri militer canggih, dan kekuatan NATO terbesar kedua yang mandiri setelah AS.
- Arab Saudi: Jangkar finansial global, pusat energi dunia, dan pemimpin simbolis dunia Islam sebagai pemangku 2 tanah suci umat Islam.
- Mesir: Kedalaman demografi, kontrol atas urat nadi perdagangan dunia (Terusan Suez), dan kekuatan militer konvensional terbesar di Afrika Utara.
- Pakistan: Pemilik kekuatan nuklir strategis dan gerbang geografis menuju Asia Selatan dan Tiongkok.
Dengan menarik Iran ke meja perundingan sebagai penyeimbang taktis, poros ini akan memiliki daya tawar yang tidak bisa diabaikan oleh Washington maupun Beijing. Mereka tidak perlu memilih untuk tunduk pada hegemoni Barat yang sedang memudar atau menjadi koloni ekonomi Tiongkok yang sedang bangkit.
Momentum yang Tak Datang Dua Kali
Sejarah mengajarkan bahwa keruntuhan sebuah imperium selalu menyisakan ruang vakum kekuasaan. Kekosongan itulah yang hari ini sedang diperebutkan.
Bagi dunia Islam, momentum pergantian baju sejarah ini adalah ujian sekaligus peluang. Jika para pemimpin regional tetap memilih ego nasionalisme sempit dan mencari perlindungan di bawah ketiak adidaya asing, maka kutub baru akan diisi oleh kekuatan lain, dan kita akan kembali menjadi penonton yang meratap di pinggiran sejarah.
‘Sunnatullah at-Tadawul’ adalah kepastian hukum alam. Namun, menjadi objek yang digantikan atau subjek yang menjemput pergiliran kejayaan tersebut, sepenuhnya berada di tangan keputusan strategis para pemimpin dunia Islam hari ini, bukan besok atau tahun depan.
Jakarta, 10 Juli 2026
Oleh: Fahmi Salim, Direktur Baitul Maqdis Institute