Prosesi pemakaman mendiang Ali Khamenei, Iran Supreme Leader yang berakhir di Mashad pada 9/7/2026 bukan hanya cerita duka rakyat Iran tapi menandai babak baru geopolitik Timteng.
Sejarah Timur Tengah selalu ditulis dengan tinta darah dan pergolakan, namun apa yang terjadi sejak meletusnya Operasi *Taufanul Aqsa* pada 7 Oktober 2023 hingga pertengahan 2026 ini bukan lagi sekadar siklus kekerasan biasa. Kita sedang menyaksikan keruntuhan sistemis lanskap geopolitik lama dan lahirnya sebuah rekonfigurasi tatanan dunia yang baru.
Pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, di tengah lumpuhnya kekuatan Hamas di Gaza, hancurnya struktur komando Hizbullah di Lebanon, serta isolasi posisi Houthi di Yaman, dan sebelumnya rekonsolidasi Suriah pasca tumbangnya rejim Assad, menandai berakhirnya era Axis of Resistance (Poros Perlawanan) sebagaimana yang kita kenal selama dua dekade terakhir. Pertanyaan krusialnya kini: ‘Quo vadis’ Timur Tengah, dan ke mana arah bandul politik dunia Islam pasca-patahnya poros Teheran?
Garis Waktu Patahan Sejarah
Untuk memahami kerapuhan Poros Perlawanan hari ini, kita harus melihat kembali linimasa dramatis yang menguras habis ketahanan strategis mereka. Operasi Taufanul Aqsa awalnya dirancang Hamas sebagai serangan kejutan untuk mengubah perimbangan kekuatan (Balance of Power/BOP) di Timur Tengah, menggagalkan normalisasi hubungan Arab Saudi-Israel, serta menegaskan kembali isu Palestina di meja global. Secara taktis, operasi tersebut berhasil menjebak Tel Aviv dalam perang gesekan (war of attrition) yang berkepanjangan dan merusak citra moral Israel di panggung internasional.
Namun, harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Respons militer Israel yang brutal, didukung penuh oleh pasokan logistik dan payung politik Amerika Serikat, secara bertahap mendegradasi kemampuan konvensional jaringan proksi Iran. Sepanjang tahun 2024 hingga 2025, kita melihat pembubaran sistematis infrastruktur militer Hamas yang berujung pada keputusan taktis mereka untuk mundur sepenuhnya dari tata kelola administratif Jalur Gaza demi mematahkan dalih pendudukan Israel.
Di utara, Hizbullah Lebanon, yang kehilangan sekian banyak komandan elit dan ratusan ribu roketnya akibat perang kilat, dipaksa masuk ke dalam fase rekonstruksi yang defensif di utara Sungai Litani. Sementara itu, Houthi di Yaman, yang sempat menjungkirbalikkan ekonomi maritim di Laut Merah, kini menghadapi isolasi militer yang kian pekat tanpa adanya tekanan simultan dari Gaza dan Lebanon.
Puncak dari guncangan tektonik ini terjadi ketika Teheran kehilangan jangkar ideologisnya: wafatnya Ayatollah Ali Khamenei. Di bawah kendali Khamenei, Iran berhasil membangun “Sabuk Syiah” dan jaringan proksi asimetris dari Mediterania hingga Teluk Aden. Ketiadaan sosoknya menciptakan kekosongan kepemimpinan yang masif, memaksa Iran masuk ke dalam fase transisi domestik yang rawan konflik internal antara faksi pragmatis dan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC). Teheran kini terlalu sibuk menyembuhkan luka dalam negerinya sendiri untuk dapat menyokong proksinya secara instan.
Ilusi Kemenangan Mutlak Barat-Israel
Di atas kertas, Washington dan Tel Aviv tampaknya memenangkan pertarungan konvensional ini. Sistem pertahanan udara berlapis, keunggulan jet tempur siluman F-35, dan operasi intelijen berbasis kecerdasan buatan (AI) terbukti mampu melumpuhkan rantai komando atas musuh-musuh mereka. Namun, menganggap runtuhnya Poros Perlawanan sebagai kemenangan mutlak hegemoni Barat adalah sebuah kekeliruan fatal.
Meskipun kapabilitas militer proksi Iran berada pada titik nadir, doktrin perlawanan asimetris dan sentimen anti-hegemoni di akar rumput Timur Tengah tidak serta-merta menguap. Mundurnya Hamas dari birokrasi Gaza justru merupakan manuver politik yang mengembalikan beban konflik dari pundak milisi ke pundak hukum internasional. Negara-negara Barat kini dihadapkan pada kenyataan pahit: biaya ekonomi untuk menjaga hegemoni di kawasan tersebut—seperti miliaran dolar yang dihabiskan Angkatan Laut AS hanya untuk menghalau drone murah Houthi di Selat Bab al-Mandab—menjadi terlalu tinggi dan tidak berkelanjutan secara geopolitik.
Lahirnya Poros Kutub Ketiga Dunia Islam
Di tengah vakumnya kepemimpinan ideologis radikal dan kelelahan geopolitik akibat dominasi Barat, muncul sebuah tren baru di papan catur global: menguatnya ‘Poros Kutub Ketiga Dunia Islam’. Poros ini tidak lagi didefinisikan oleh faksi milisi bersenjata atau negara teokrasi yang konfrontatif, melainkan digerakkan oleh koalisi negara-negara Islam moderat-progresif yang mengandalkan instrumen ekonomi, kekuatan diplomasi multilateral, dan hukum internasional.
Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, Mesir, Turki, Arab Saudi, dan Qatar kini berada di garda depan dalam mengisi kekosongan tersebut. Doktrin perjuangan dunia Islam sedang mengalami pergeseran paradigma (Geopolitical Shift):
- Dari Senjata ke Hukum Internasional: Gugatan hukum atas tindakan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) dan resolusi-resolusi PBB kini menjadi senjata utama yang jauh lebih mematikan bagi legitimasi global Israel ketimbang ribuan roket jarak pendek.
- Kemandirian Geo-ekonomi: Poros ketiga ini menolak terjebak dalam dikotomi Blok Barat (AS/NATO) maupun tunduk pada poros Sino-Rusia. Dengan mengontrol jalur-jalur maritim kritis dunia—mulai dari Selat Malaka, Selat Hormuz, hingga Terusan Suez—poros ini memosisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang (*balancer*) yang pragmatis namun kokoh.
- Internasionalisasi Isu Palestina: Dengan beralihnya tata kelola Gaza ke tangan Komite Nasional yang lebih netral dan teknokratis, Poros Ketiga Dunia Islam memiliki legitimasi moral yang jauh lebih bersih untuk menuntut Solusi Dua Negara (Two-State Solution) tanpa hambatan stigma “terorisme” yang selama ini digunakan Barat untuk memveto hak-hak Palestina.
Kesimpulan
Wafatnya Khamenei dan melemahnya *Axis of Resistance* bukanlah akhir dari perjuangan dunia Islam, melainkan sebuah titik balik pendewasaan geopolitik. Timur Tengah sedang bergerak meninggalkan era perang proksi yang destruktif menuju era diplomasi geo-ekonomi yang lebih canggih.
Bagi Indonesia dan negara-negara Muslim progresif lainnya, ini adalah momentum sejarah. Sekarang saatnya memimpin pembentukan Poros Ketiga dunia Islam—sebuah kutub baru yang tidak lagi mengandalkan peluru untuk didengar, melainkan menggunakan kekuatan ekonomi, hukum, dan keadilan internasional untuk merombak tatanan dunia yang lebih adil. Perjalanan menuju ke sana memang masih panjang dan berliku, namun arah gelombang sejarah telah berubah. Quo vadis Timur Tengah? Jawabannya ada pada kemampuan kita untuk menakhodai arah baru ini.
Jakarta, 11 Juli 2026
Oleh: Fahmi Salim, Direktur Baitul Maqdis Institute
