Ketika Mayjend (purn) Yitzhak Brik, salah satu analis militer paling disegani di Israel, tampil di kanal 12 televisi Israel dan mengaku “terkejut dan takjub” melihat kebangkitan cepat Hamas di Gaza, dunia seakan menyaksikan titik balik dramatis dari perang dua tahun yang menelan ratusan ribu korban jiwa. Brik, yang sebelumnya termasuk deretan tokoh militer yang memprediksi “akhir Hamas”, kini justru mengakui bahwa kelompok tersebut kembali menguasai lapangan “dengan ketertiban, disiplin, dan kepercayaan diri” hanya dalam 24 jam setelah deklarasi gencatan senjata.
“Bagaimana bisa Hamas menempatkan tujuh ribu polisi bersenjata di jalan-jalan Gaza begitu cepat, di bawah hidung tentara Israel?” tanya Brik. Pertanyaan itu menggema jauh melampaui batas militer; ia menandai krisis epistemik dalam perhitungan kekuasaan: kekuatan yang bertahan bukan hanya karena senjata, tapi karena legitimasi sosial, jaringan sipil, dan kemampuan mengatur kehidupan.
Gaza Pasca Perang
Analisis Brik menjadi semakin menarik ketika disandingkan dengan Deklarasi Sharm el-Sheikh (13–14 Oktober 2025) yang ditandatangani Donald Trump, Abdel Fattah al-Sisi, Recep Tayyip Erdoğan, dan Tamim bin Hamad Al Thani. Dokumen itu berjanji menghadirkan “era baru perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Timur Tengah” dengan menekankan penghormatan HAM, rekonstruksi Gaza, dan komitmen menolak ekstremisme.
Namun, deklarasi itu tak menyebut satu hal penting: siapa yang akan mengelola Gaza “pada hari setelah perang.” Celah inilah yang kini terisi oleh realitas lapangan — bukan oleh kesepakatan diplomatik. Dalam hitungan hari, Hamas menata kembali lembaga sipil, menyalakan kembali listrik, membuka pasar, memulihkan rumah sakit, bahkan mengatur distribusi bantuan bersama UNRWA. Dunia mungkin tak ingin mengakuinya, tapi Gaza kini kembali berada di bawah kendali penuh kelompok yang dua tahun lalu ingin “dihapus dari peta.”
Perdamaian Semu tanpa Legitimasi
Paradoks besar Sharm el-Sheikh adalah bahwa ia menjanjikan perdamaian, tetapi menghindari persoalan kekuasaan. Deklarasi itu menuntut “penghapusan ekstremisme”, namun tidak menyinggung ekstremisme negara — kebijakan apartheid, blokade, dan aneksasi yang menjadi akar kekerasan. Bagi sebagian analis, ini seperti ‘paracetamol’, resep perdamaian yang hanya menenangkan gejala tanpa mengobati penyakitnya.
Pengakuan Brik memperkuat kesimpulan itu. Ia menunjukkan bahwa realitas militer dan sosial di Gaza tak dapat dihapus oleh bombardir atau embargo. Hamas, dengan seluruh kontroversinya, tetap menjadi aktor politik dan sosial utama di wilayah itu. Ia bukan sekadar milisi, melainkan jaringan masyarakat dengan sistem layanan publik dan infrastruktur sosial yang membentuk legitimasi dari bawah.
Ketika kekuatan global berbicara tentang “rekonstruksi tanpa politik”, Brik memperingatkan bahwa itu hanya menunda siklus berikutnya dari perang yang sama.
Erdogan, Trump, dan Kalkulasi Geopolitik
Rumor yang beredar — sebagaimana dikutip berbagai media regional — menyebutkan bahwa ada kesepakatan diam-diam antara Ankara dan Washington untuk memberi Hamas ruang terbatas mengelola Gaza di bawah pengawasan internasional. Belum ada bukti pasti, tetapi tanda-tandanya terlihat dari koordinasi cepat antara Mesir, Qatar, dan Turki dalam pengiriman bantuan dan pengaturan keamanan pasca gencatan.
Trump, dalam pidatonya di Knesset, memang tidak menyebut Hamas secara eksplisit. Namun beberapa kalimatnya seperti, “Kita harus belajar berbicara bahkan dengan mereka yang dulu kita sebut musuh”, “I spoke firmly. The world there is strong, and Hamas are very strong, intelligent, and good negotiators”, ditafsirkan sebagian pengamat sebagai pengakuan implisit atas kenyataan baru di lapangan: tanpa Hamas, tak ada Gaza yang bisa diatur.
Dari Kemenangan Militer ke Kemenangan Makna
Dalam perspektif geopolitik, apa yang terjadi di Gaza menunjukkan transformasi “kemenangan”. Israel mungkin menghancurkan infrastruktur fisik Hamas, tapi gagal menghancurkan kapasitas organisasional dan simboliknya. Gerakan itu kini tampil bukan hanya sebagai perlawanan bersenjata, tetapi sebagai simbol ketahanan komunitas yang mampu menghidupkan kembali fungsi negara di bawah reruntuhan.
Dengan kata lain, Hamas memenangkan pertempuran makna — dan itulah kemenangan yang paling sulit direbut kembali. Brik, mungkin tanpa sadar, telah mengakui kemenangan itu ketika berkata: “Hari setelah perang tidak berjalan seperti yang direncanakan Israel; ia berjalan dengan cara Hamas.”
Tantangan Perjanjian Damai
Masalah utama Deklarasi Sharm el-Sheikh adalah defisit kejelasan politik. Ia menjanjikan stabilitas, tetapi tidak menyebut peta jalan menuju solusi dua negara. Ia menolak ekstremisme, tetapi tak menegaskan batas moral bagi ekstremisme negara. Ia memuji “penghormatan HAM”, tapi tak menyebut mekanisme akuntabilitas bagi pelaku kejahatan perang.
Dengan demikian, perjanjian ini cenderung menghasilkan perdamaian semu: senjata diam, tetapi akar ketidakadilan tetap tumbuh. Jika Hamas tetap memegang kendali lapangan, sementara dunia menolak mengakui perannya, maka Gaza akan terjebak dalam zona abu-abu antara legitimasi dan isolasi.
Apa Pelajaran bagi Dunia?
Bagi dunia Islam dan negara-negara Global South, pelajaran dari Gaza jelas: tak ada stabilitas yang lahir dari penyangkalan. Kekuasaan yang bertahan adalah yang lahir dari legitimasi sosial, bukan sekadar sanksi internasional. Itulah sebabnya banyak masyarakat sipil di Asia, Afrika, dan Amerika Latin justru bersimpati pada resistensi Palestina — bukan karena mereka mendukung perang, tapi karena mereka melihat keteguhan komunitas menghadapi dominasi yang tak adil.
Bagi Indonesia, yang sejak awal mendukung solusi dua negara dan diplomasi damai, momentum ini menuntut kebijakan yang cerdas: mendukung perdamaian, tapi dengan syarat keadilan. Rekonstruksi Gaza hanya bermakna bila ia membuka ruang politik bagi rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri. Tanpa itu, perdamaian hanyalah selubung baru bagi status quo.
Hamas Reborn?
Brik menutup analisanya dengan nada getir: “Mereka yang menunggu pemakaman Hamas kini menyaksikan kelahirannya kembali.” Pernyataan itu bukan pujian, melainkan pengakuan realitas.
Dan realitas itu, suka atau tidak, kini menjadi fondasi politik baru di Timur Tengah. Gaza yang ingin dikubur, justru bangkit sebagai simbol daya hidup dan keteguhan. Sementara deklarasi-deklarasi damai yang megah tampak kehilangan makna jika tak diikuti oleh keberanian menghadapi akar ketidakadilan.
Maka mungkin, sebagaimana kata Brik tanpa sadar menandai, “hari setelah perang” bukanlah akhir dari Hamas — melainkan awal babak baru perlawanan yang kini berbicara dengan bahasa politik dan pemerintahan.
Pengakuan Brik bukan sekadar analisis militer, melainkan dokumen politik dari jantung institusi keamanan Israel yang — tanpa sadar — mengakui bahwa Hamas telah memenangkan pertempuran untuk kesadaran dan kedaulatan.
Mereka yang menyangka perang telah menguburnya, kini sadar bahwa — seperti burung Phoenix — ia tidak mati, melainkan bangkit dari abunya, lebih kuat, lebih sah, dan lebih berpengaruh.
Jakarta, 25 Oktober 2025
Penulis : Fahmi Salim, Direktur Baitul Maqdis Institute-Majelis Tabligh PP Muhammadiyah
